KILAS-INFONEWS.COM/PESAWARAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi Kampanye Antikorupsi yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Pesawaran, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah untuk meningkatkan pemahaman para kepala sekolah mengenai pentingnya tata kelola program yang transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi tersebut diikuti kepala sekolah yang satuan pendidikannya menerima bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran Satuan Pendidikan dalam Mewujudkan Pengelolaan Program Revitalisasi Pendidikan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi”, kegiatan ini menekankan pentingnya integritas serta keterlibatan seluruh pihak dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran, Ardi Herliansyah, S.H., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan langkah pencegahan kepada para penyelenggara program agar pelaksanaan program strategis nasional dari pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan sesuai tata kelola yang berlaku.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan dan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal penting agar program revitalisasi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.
“Harapannya, seluruh pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat, dapat sama-sama terlibat sebagai pelaksana dan pengawas, sehingga penyelenggaraan program dapat sesuai dengan apa yang diamanahkan,” ujar Ardi.
Ia menambahkan, kampanye antikorupsi tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Pesawaran dalam bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memahami pentingnya pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pemanfaatan hasil program.
Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Ummi Kalsum, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap seluruh kepala sekolah dan pihak terkait mampu membangun budaya integritas, menjunjung tinggi transparansi, serta menerapkan prinsip akuntabilitas pada setiap tahapan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan komitmen tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh pihak-pihak terkait. Pakta integritas ini menjadi komitmen moral dan administratif untuk melaksanakan program revitalisasi secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan nepotisme.
Ummi Kalsum menegaskan bahwa pakta integritas tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
“Kami berharap komitmen yang dituangkan dalam pakta tersebut tidak hanya menjadi dokumen semata, melainkan menjadi pedoman dan perilaku dalam menjalankan tugas masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran atas terselenggaranya sosialisasi tersebut.
Menurut Bupati, sektor pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan program pendidikan harus memiliki kesadaran dan komitmen kuat untuk mencegah segala bentuk penyimpangan.
Bupati menekankan bahwa pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelaksanaan pekerjaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.
(Redaksi/Syahruddin
