KILAS-INFONEWS.COM/Bandar Lampung — Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI), Muhammad Ali, SH., MH, menilai Provinsi Lampung memiliki peluang besar untuk menerapkan keterbukaan anggaran secara luas seperti yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, faktor penentu bukan terletak pada regulasi maupun kesiapan teknologi, melainkan pada komitmen dan kemauan politik pemerintah daerah.
Muhammad Ali menyebut kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempublikasikan data anggaran kepada publik, termasuk melalui media sosial, merupakan langkah progresif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Secara aturan, tidak ada larangan bagi pemerintah daerah untuk membuka data anggaran ke ruang publik. Justru keterbukaan itu menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” ujar Muhammad Ali kepada wartawan, Jumat (09/01/2025).
Ia menilai, selama ini transparansi anggaran di Lampung masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas. Padahal, keterbukaan informasi yang mudah diakses dapat menjadi instrumen penting dalam pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, publikasi anggaran secara terbuka juga akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, sikap tertutup justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan publik.
Pengalaman Jawa Barat menunjukkan bahwa keterbukaan justru memperkuat legitimasi pemerintah. Lampung seharusnya tidak ragu untuk mengikuti langkah tersebut,” tegasnya.
Muhammad Ali juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Di era digital, media sosial dinilai efektif tidak hanya untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga sebagai ruang dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung latar belakang Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang berasal dari dunia usaha. Menurutnya, pengalaman tersebut semestinya menjadi modal penting dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana lazim diterapkan dalam dunia bisnis.
“Dalam dunia usaha, kepercayaan dibangun melalui keterbukaan. Prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, LPK-GPI siap mengawal dan mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang mendorong keterbukaan informasi dan berpihak pada kepentingan publik. Muhammad Ali berharap Provinsi Lampung dapat segera menyusul Jawa Barat dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan dipercaya masyarakat..
𝚢𝚘𝚔𝚒 𝚔𝚊𝚙𝚎𝚛𝚠𝚒𝚕
