Kilasinfonews.com // Bandar Lampung — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PENJARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung menyoroti realisasi sejumlah anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Ketua LSM PENJARA DPD Lampung, Mahmudin, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah item kegiatan dengan nilai anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.
Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya patut dicermati lebih lanjut guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan output kegiatan.
“Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, kami menilai perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, khususnya di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung,” ujar Mahmudin, Selasa (—).
Adapun sejumlah kegiatan yang menjadi sorotan LSM PENJARA antara lain:
1 Pengembangan Layanan Bezzeting dan Mutasi Pegawai berbasis SIMPEG 50.000.000
2 Digitalisasi Perpustakaan Kemenag Lampung 50.000.000
3 Penyediaan Fasilitas Digital Data dan informasi 81.000.000
4 Jamuan Delegasi/Tamu 120.000.000
5 Pengadan Peralatan dan Mesin 50.000.000
6 Rehab Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 1.000.000.000
7 Meubelair Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 500.000.000
8 Peralatan dan Mesin Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 577.242.000
9 Pengaspalan Halaman Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 300.000.000
10 Keperluan sehari sehari perkantoran 58.760.000
11 Keperluan sehari-hari perkantoran 60.978.000
12 Perencanaan 75.000.000
13 Pengawasan 75.000.000
14 Perencanaan 75.000.000
15 Pengawasan 75.000.000
16 Perencanaan 75.000.000
17 Pengawasan 75.000.000
18 Perencanaan 75.000.000
19 Pengawasan 75.000.000
Mahmudin menegaskan, pihaknya belum menyimpulkan adanya pelanggaran, namun akan segera menindaklanjuti temuan data tersebut dengan melayangkan surat konfirmasi resmi kepada pihak Kanwil Kemenag Provinsi Lampung guna meminta klarifikasi.
“Kami berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Jika diperlukan, kami juga akan mendorong aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum untuk melakukan audit sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Ketua LSM Penjara DPD Lampung menambahkan, “Dalam waktu dekat ini kami segera layangkan surat audiensi pertanyakan adanya dugaan korupsi di tubuh Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, dimana hampir di setiap tahun banyaknya pemberitaan miring di media online memberitakan pemberitaan negatif, bahkan di akhir tahun 2025 ada beberapa lembaga Swadaya masyarakat melakukan aksi orasi tapi sampai saat ini belum ada informasi tindak lanjut terkait persoalan di tubuh Kanwil Provinsi Lampung
“Maka dari itu kami Lsm Penjara Indonesia DPD Lampung, menilai kejati lampung diduga tidak serius menangani personal tersebut, dan kami berharap agar KPK segera dapat turun melakukan pemeriksaan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, jangan hanya memeriksa di Kemenag Kabupaten Lampung tengah saja. Pungkasnya
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab demi keberimbangan informasi.
By. Redaksi
