KILAS-INFONRWS.COM/Jakarta, 25 Februari 2026 — Pemerintah Kabupaten Pesawaran mencatatkan prestasi penting dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, ditandai dengan diraihnya Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI). Penghargaan ini diserahkan langsung dalam acara Rapat Koordinasi UKPBJ Triwulan I Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung LKPP, Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Topik Indonesia
Penghargaan tingkat nasional tersebut diterima oleh Bupati Kabupaten Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian lengkapnya kesembilan variabel kematangan UKPBJ (9/9), sehingga unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemkab Pesawaran berhasil memenuhi standar Level 3 — Proaktif. Penghargaan diserahkan oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc, didampingi para pimpinan unit pembinaan dan pengembangan lembaga yang terkait.
Topik Indonesia
Makna Penghargaan dan Dampaknya bagi Pesawaran
Penghargaan UKPBJ Proaktif Level 3 menjadi indikator bahwa unit pengadaan bukan sekadar pelaksana administratif semata, tetapi telah berfungsi secara strategis dalam mendukung visi pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berorientasi hasil. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa di Pesawaran telah berhasil menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan modernisasi proses pengadaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan terbaru.
Topik Indonesia
Dalam konteks kebijakan nasional, penghargaan ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa unit kerja pengadaan di tingkat pemerintah daerah diharapkan dapat berperan sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah — mulai dari identifikasi kebutuhan, metodologi pengadaan, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Topik Indonesia
Peran Bupati dan Sistem Pengadaan yang Berkelanjutan
Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Bupati Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., menyampaikan bahwa pencapaian ini bukan semata prestasi administratif, tetapi merupakan wujud komitmen kolektif dan kerja keras seluruh perangkat daerah, terutama UKPBJ Kabupaten Pesawaran, untuk membangun sistem pengadaan barang/jasa yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Topik Indonesia
Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pengadaan di Kabupaten Pesawaran telah berjalan secara integratif dan akuntabel,” ujar Bupati. Ia menambahkan bahwa pencapaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong kolaborasi antar perangkat daerah, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta memaksimalkan peran pengadaan barang/jasa sebagai pendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Topik Indonesia
Implementasi UKPBJ Proaktif dalam Praktik Pemerintahan
Sebagai unit kerja yang mencapai status Proaktif Level 3, UKPBJ Pesawaran kini tidak hanya memenuhi standar dokumen administratif, tetapi juga telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan yang berkelanjutan.
Hal ini mencakup:
Penyusunan perencanaan kebutuhan yang matang sehingga kebutuhan pengadaan dapat dipenuhi dengan tepat waktu, tepat mutu, dan efisien biaya.
Topik Indonesia
Pemanfaatan sistem informasi pengadaan yang terintegrasi untuk mendukung transparansi dan akses data publik.
Topik Indonesia
Pemberdayaan pelaku usaha, termasuk kontribusi terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan UMKM dalam proses pengadaan.
Topik Indonesia
Pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan kematangan organisasi, kemampuan manajemen risiko, dan sinergi antar pemangku kepentingan yang telah berjalan konsisten di lingkungan pemerintah daerah.
Topik Indonesia
Arah Kebijakan Selanjutnya
Ke depan, Pemkab Pesawaran menegaskan akan terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa melalui peningkatan kapasitas aparatur, adopsi inovasi digital, serta pembangunan kolaboratif dengan sektor swasta maupun masyarakat. Capaian pengakuan nasional seperti ini diharapkan menjadi katalisator untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah secara berkesinambungan.
(Redaksi)
