PESAWARAN — KILAS-INFONEWS.COM/Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat edukasi kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan mampu menggunakan berbagai layanan keuangan digital secara aman. Langkah tersebut dilakukan melalui Talkshow Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan bertajuk “Uang Aman, Hidup Tenang: Cerdas Mengelola Uang, Aman Menggunakan Layanan Keuangan, dan Terlindungi dari Kejahatan Keuangan Digital”.
Kegiatan berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kamis (13/8/2026), dan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap manfaat sekaligus risiko perkembangan layanan keuangan berbasis digital.
Talkshow tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Direktorat Jenderal Stabilisasi dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polres Pesawaran, dan CPA Australia.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, mulai dari kepala desa, camat, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, NGO, hingga unsur kepolisian yang diwakili Bhabinkamtibmas.
Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H. mengatakan, perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk dan layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko yang harus diantisipasi secara bersama-sama.
Menurut Antonius, masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai potensi kejahatan keuangan digital, mulai dari pinjaman online ilegal, judi online, penipuan, hingga berbagai modus lainnya yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencari keuntungan dengan merugikan masyarakat.
Karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi hal penting. Masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses dan menggunakan produk keuangan, tetapi juga harus memahami manfaat, risiko, serta tata cara penggunaan layanan tersebut secara aman dan bertanggung jawab.
Melalui tema Uang Aman, Hidup Tenang, kegiatan ini menjadi ruang edukasi strategis untuk merespons berbagai ancaman tersebut sekaligus mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan produktif bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran,” kata Antonius.
Ia menegaskan, perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan digital membutuhkan sinergi berbagai pihak. Pemerintah daerah, otoritas keuangan, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat harus memiliki komitmen yang sama dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk praktik keuangan ilegal.
Sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan nasional dan kepolisian harus terus diperkuat. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan digital dan melindungi masyarakat dari berbagai praktik ilegal,” tegasnya.
Antonius juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan. Berdasarkan hasil survei nasional yang disampaikannya, tingkat literasi keuangan berada pada angka 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93 persen.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat.
“Kita ingin menyeimbangkan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Masyarakat bukan hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga harus memahami bagaimana menggunakan layanan tersebut dengan aman dan tepat,” jelasnya.
Untuk memudahkan masyarakat menerapkan kewaspadaan dalam aktivitas keuangan digital, Antonius menyampaikan empat pesan sederhana yang dapat menjadi pegangan.
“Kalau belum paham, pelajari. Kalau masih ragu, cek dulu. Kalau mencurigakan, jangan transfer. Dan kalau sudah menjadi korban, jangan lupa laporkan,” pesannya.
Empat langkah tersebut menjadi penting karena modus kejahatan digital terus berkembang. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa informasi, memastikan legalitas layanan, serta tidak terburu-buru melakukan transaksi ketika menemukan tawaran yang tidak jelas atau mencurigakan.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan DJSPSK, Ayu Sukorini, menyampaikan bahwa hampir seluruh masyarakat saat ini telah menggunakan telepon pintar yang memberikan akses terhadap berbagai fasilitas, termasuk layanan keuangan.
Menurut Ayu, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi. Namun, kemampuan mengikuti perkembangan teknologi juga harus disertai pengetahuan yang memadai agar masyarakat tidak salah dalam memilih maupun menggunakan layanan keuangan.
Perubahan teknologi bergerak begitu cepat dan mau tidak mau kita dituntut untuk mengikutinya. Karena itu, memiliki pengetahuan yang memadai dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijak menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Ayu.
Ia menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi. Masyarakat yang telah menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan perlu memiliki pemahaman yang cukup agar mampu mengambil keputusan secara tepat dan terhindar dari berbagai risiko.
Ayu juga mengingatkan bahwa kemudahan akses melalui telepon pintar dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan layanan keuangan dengan berbagai iming-iming. Karena itu, masyarakat harus lebih kritis sebelum menerima tawaran atau melakukan transaksi.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat kembali diingatkan mengenai empat langkah menghadapi potensi kejahatan keuangan digital, yakni mempelajari layanan sebelum menggunakannya, melakukan pengecekan ketika masih ragu, tidak melakukan transfer apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan, serta segera melaporkan apabila menjadi korban.
Talkshow menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, yakni Maikel Harris Setyawan, Analis Kebijakan Ahli Madya DJSPSK; Iga Nugroho, Deputi Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK; Ety Elyaty, Deputi Bidang Pengawasan Kawasan Pelaku Usaha Keuangan, Investasi dan Manajemen Strategis; serta Irzan Hanafiah Pulungan, Manager CPA Australia.
Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Deasi Tri Widyastuti, Analis Kebijakan Ahli Muda DJSPSK.
Melalui kegiatan edukasi dan kolaborasi lintas lembaga tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap peningkatan literasi keuangan dapat terus berjalan seiring dengan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dengan pemahaman yang semakin baik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, mengenali risiko, menghindari praktik ilegal, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kepentingan yang aman dan produktif.
(Redaksi/Syahruddin)
