Kilasinfonews.com // Tulang Bawang Barat, Lampung — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Heri Akbar, menyoroti sejumlah item dalam data realisasi anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang dinilai janggal dan berpotensi menimbulkan dugaan mark-up anggaran.
Menurut Heri Akbar, sorotan tersebut muncul setelah pihaknya mencermati sejumlah pos belanja dengan nilai yang cukup besar, khususnya pada pengadaan barang, belanja modal, serta kebutuhan rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
“Temuan ini masih sebatas kecurigaan awal berdasarkan data realisasi anggaran yang kami pelajari. Namun, nilainya cukup signifikan dan perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Heri Akbar, Senin (29/12).
Adapun sejumlah item anggaran yang menjadi perhatian JWI di antaranya:
1.Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan306.600.000
2.engadaan Interior Rumah Dinas Ketua DPRD 150.000.00
3.Pengadaan Kursi Tamu Ruang Pejabat 200.000.000
4.Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat200.000.000
5.Pengadaan Kursi Rapat 100.000.000
6.Belanja Modal Mebel400.000.000
7.Belanja Modal Mebel 116.500.000
8.Belanja Modal Mebel 250.000.000
9.Pengadaan Kursi Rapat Komisi150.000.000
10Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik16.750.000
11.Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 48.000.000
12.Belanja Tagihan Listrik288.000.000
13.Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 152.400.000
14.Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 90.000.000
15.Belanja Modal Alat Rumah Tangga 155.572.000
16.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya300.000.000
17.CCTV Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD 60.000.000
18.Belanja Modal Electric Generating Set Rumah Ketua DPRD 162.500.000
Heri Akbar menegaskan, pihaknya tidak serta-merta menuduh adanya tindak pidana korupsi, namun meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memberikan penjelasan rinci dan transparan terkait perencanaan, realisasi, serta manfaat dari setiap item anggaran tersebut.
“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.Dalam waktu dekat ini kami dari JWI DPD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera layangkan surat Konfirmasi dan meminta Klarifikasi dari pihak terkait agar tidak ada kesan penyelewengan dan demi menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
JWI DPD Tulang Bawang Barat juga menyatakan akan terus melakukan fungsi kontrol sosial dan mendorong keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. Media ini pun memberikan ruang dan waktu kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memberikan hak jawab untuk perimbangan pemberitaan.
By. Team/Red
