KILAS-INFONEWS.COM//Pesawaran – Kepala Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, menjadi sorotan masyarakat terkait dugaan kejanggalan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024 hingga 2025.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun anggaran 2024 terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak wajar dan terkesan tumpang tindih. Di antaranya adalah anggaran penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran pemerintah yang muncul berulang kali dengan nilai berbeda, seperti Rp15.960.000, Rp23.000.000, Rp60.000.000,
hingga beberapa item lainnya.
Selain itu, anggaran untuk sistem informasi desa juga tercatat berulang, yakni Rp46.800.000, Rp4.200.000, Rp1.500.000, Rp12.000.000, Rp1.200.000, dan Rp10.000.000. Tidak hanya itu, terdapat pula anggaran pembinaan karang taruna sebesar Rp10.000.000 serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan atau rumah adat mencapai Rp45.000.000.
Anggaran lain yang turut menjadi perhatian adalah penguatan kapasitas tenaga keamanan (Satlinmas) desa sebesar Rp36.000.000 serta pembuatan rambu-rambu jalan desa sebesar Rp37.500.000.
Memasuki tahun anggaran 2025, pola serupa kembali ditemukan. Anggaran sistem informasi desa kembali muncul dengan nilai bervariasi, seperti Rp6.000.000, Rp6.500.000, hingga Rp51.000.000.
Selain itu, terdapat pula anggaran Satlinmas sebesar Rp36.000.000, Rp15.000.000, dan Rp5.000.000.
Penganggaran pemeliharaan sarana kebudayaan juga kembali muncul dengan nilai Rp9.000.000 dan Rp40.000.000.
Sementara itu, anggaran penyediaan sarana perkantoran kembali tercatat berulang dengan nominal mulai dari Rp2.000.000 hingga Rp36.000.000.serta menganggarkan rambu rambu di jalan desa sebesar Rp.24.000.000,
Tim investigasi yang melakukan pengecekan lapangan menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
Sejumlah warga mengaku tidak melihat adanya hasil pembangunan yang sebanding dengan besarnya anggaran tersebut.
“Anggaran hansip besar sekali, tapi di desa kami tidak terlihat adanya aktivitas keamanan yang jelas,” ujar salah satu warga.
Warga lainnya juga menyoroti anggaran sistem informasi desa yang dinilai belum terealisasi. “Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya sudah ada website desa, tapi sampai sekarang belum ada,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan rambu-rambu jalan desa yang dianggarkan, namun belum terlihat di titik-titik rawan seperti tikungan dan persimpangan.apa mungkin rambu rambu di jalan desa yang di maksud itu rambu rambu bambu, untuk perayaan hari kemerdekaan, kalau memang itu yang di maksud alangkah besarnya anggaranya bang
Terkait anggaran pemeliharaan rumah adat atau kegiatan kebudayaan, warga mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan maupun aktivitas yang dimaksud.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kota Jawa belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap adanya transparansi dan audit dari pihak berwenang guna memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya.
(Redaksi)
