KILAS-INFONEWS.COM//Pesawaran — Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Halal Bihalal Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran yang berlangsung di GSG Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati Pesawaran, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., serta turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran Cindy Aria Anton, S.E., M.M., Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfotiksan, Kepala Dinas P3AP2KB, para camat, kepala desa, serta Ketua TP PKK desa se-Kabupaten Pesawaran.
Rakor yang dirangkaikan dengan momentum Halal Bihalal ini menjadi ajang strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempercepat respons terhadap berbagai aspirasi dan laporan masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B. menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang konsolidasi yang penting dalam membangun soliditas antar pemangku kepentingan di tingkat desa.
Pertemuan ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi ruang strategis untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas kita semua dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif kepala desa dalam merespons berbagai persoalan sosial secara cepat dan berbasis data. Menurutnya, setiap potensi permasalahan harus segera diinventarisir dan dilaporkan sejak dini sebelum berkembang luas di tengah masyarakat.
Saya berharap kepala desa dapat merespons persoalan sosial dengan cepat. Jangan menunggu sampai viral baru dilaporkan. Sampaikan laporan dengan data yang akurat, bukan sekadar informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan sejumlah instruksi strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah desa, di antaranya kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim seperti El Nino,
optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penguatan pengelolaan sampah berbasis potensi desa yang ke depan akan terintegrasi dengan program investasi pengolahan sampah.
Mitigasi bencana harus dilakukan sejak dini. Kepala desa harus aktif mengedukasi masyarakat untuk menjaga sumber air dan mengantisipasi potensi kebakaran lahan. Di sisi lain, optimalisasi PBB juga harus menjadi perhatian serius karena menjadi salah satu sumber utama pembangunan daerah,” lanjutnya.
Di bidang sosial, Bupati menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia meminta pemerintah desa memperkuat peran dalam menangani isu-isu strategis seperti stunting, rumah tidak layak huni (RTLH), serta anak putus sekolah.
Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat desa juga diminta untuk dimonitor secara optimal agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati kembali menegaskan bahwa kepala desa harus proaktif dalam menyampaikan laporan perkembangan wilayah kepada camat, terutama terkait data sosial yang menjadi prioritas program pemerintah.
Kepala desa harus proaktif melaporkan perkembangan di wilayahnya kepada camat, mulai dari data stunting, RTLH, hingga anak putus sekolah. Pastikan tidak ada warga yang terlewat dari intervensi program pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan optimisme terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Dengan dukungan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Lampung, potensi wisata diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam mendukung pengembangan sektor tersebut agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dengan fokus pada pembahasan berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintah desa di lapangan.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga memberikan penghargaan kepada desa dengan kinerja terbaik dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya bagi desa yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo 1 November 2025 serta memiliki capaian realisasi terbesar.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng dan Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(Red)
